Awas Pungli ala Bromo!

Barangkali kita semua sudah paham betul, bahwa Indonesia dianugerahi panorama alam yang sungguh mempesona. Sebuah modal yang sangat berharga untuk memperoleh income dari sisi ini. Maka tak salah penyumbang dana terbesar selain dari sektor migas adalah didapat dari sektor pariwisata. Beruntungnya kita punya daerah-daerah wisata yang tersebar di seantero jagat nusantara tercinta. Dan salah satunya adalah wisata pegunungan nan sejuk, yang biasa kita kenal sebagai wisata gunung Bromo. Sebuah eksotisisme yang sangat jarang dijumpai disisi lain masyarakat kita. Sebuah wilayah yang masih dengan sangat kuat memegang adat istiadatnya. Daerah yang masih dengan teguh melestarikan nilai-nilai luhur warisan nenek moyang mereka. Hingga masyarakat dunia pun akan rela meluangkan waktu, untuk sekedar hadir di acara upacara Kasada, sebagai salah satu ritual magis yang dilakukan tiap tahun oleh rakyat Tengger, masyarakat asli penghuni wisata Bromo ini.

Namun keindahan yang nampak oleh wisata ini serasa hilang kala saya mendapat pengalaman yang buruk ketika berkunjung kesana. Adalah pungli yang tidak jelas juntrungannya, menjadikan rasa kecewa yang mendalam. Kok begini cara mereka menyambut wisatawan, apalagi wisatawan ini adalah saudara mereka sebangsa setanah air. Dan bagaimana jika tamu yang datang itu adalah kaum ekspatriat, yang tentunya diharapkan memberi pundi-pundi dollar yang lebih kencang. Lalu, apa kata dunia!!!!

Dan penarikan uang sebesar 150 ribu rupiah yang jadi awal mula kekecewaan saya. Peristiwa ini terjadi ketika perjalanan kami telah sampai ke portal yang akan membawa rombongan ke Cemara, sebuah tempat transit sebelum menuruni lautan pasir hingga mendekati kawah Bromo. Kami dihadang sekumpulan orang yang dengan agak memaksa menyuruh untuk meminggirkan mobil, dan membawa kami ke pos penjualan tiket dengan dalih aturan ini baru diberlakukan 7 bulan yang lalu. Bahwa mobil kami harus diparkir, lalu dengan mobil Hartop mereka akan membawa kami ke tujuan, adalah alasan penarikan biaya seperti tersebut di atas.

Yang agak menjengkelkan, penampilan mereka yang mengaku petugas pengelola obyek wisata Bromo, tidak menunjukkan sebuah etos kerja layaknya perusahaan penjual jasa, yang mengutamakan servis pada pelanggannya. Saya dan beberapa rekan pun sempat ngotot dan meminta dijelaskan aturan tertulis dari penarikan uang itu, disertai dengan bukti-bukti yang ada tentunya. Tapi mereka pun bersikukuh bahwa memang beginilah aturannya. Terpaksa deh kita mengalah, dan dengan gaya berembug sesama rombongan kami pun memilih mundur dari pos, sambil melihat peluang untuk meloloskan diri tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya yang cukup besar bagi kami. Dan benar seperti diduga, ketika ada rombongan mobil dengan mulus melewati portal tanpa hambatan, kami pun dengan serta merta mengikuti dan dibiarkan lolos begitu saja.

Setelah sampai di Cemara, kami mencoba mencari penjelasan tentang masalah pungutan tadi. dan ternyata biaya resmi masuk lokasi itu hanya sebesar enam ribu rupiah per orang, itu pun disertai dengan polis asuransi apabila kami terkena kecelakaan selama berada di lokasi wisata. Coba bandingkan dengan kejadian tadi, 150 ribu per mobil dan tanpa fasilitas asuransi. Padahal jumlah rombongan kita hanya empat orang. Hitung sudah berapa selisihnya

Miris juga melihat kejadian di atas. Ada yang salah dengan dunia pariwisata kita. Dan pemerintah harus segera memikirkan sebuah pengelolaan sumber daya wisata secara lebih baik. Namun menilik keberadaan beberapa obyek wisata, yang terkadang ada dalam penguasaan secara bersama oleh dua atau lebih pemkab, tentunya ini menjadi permasalahan yang kian rumit. Biasanya masing-masing pemerintah daerah enggan duduk dalam satu meja dan memikirkan sebuah system yang tepat untuk me-manage obyek-obyek tersebut. Wisata Bromo, yang secara administratif berada dalam naungan empat kabupaten sekaligus, yaitu Pasuruan, Lumajang, Malang, dan Probolinggo, menjadi salah satu contoh kasus di atas. Barangkali wacana yang dulu sempat bergulir, yaitu pembentukan Badan Usaha yang bertugas mengelola daerah wisata, dan secara langsung bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, layak untuk dikaji kembali. Tentunya harus dipikirkan juga pembagian profit sharing dengan pemerintah daerah pemilik obyek wisata tersebut, sehingga semua pihak merasa diuntungkan, dan kepariwisataan kita dapat benar-benar layak jual di dunia internasional, semoga….