Ini bukan sekedar gosip jalanan

Pernah kah lo denger mafia judi

Katanya banyak uang suap polisi

Tentara jadi pengawal pribadi

Apa lo tau mafia narkoba

Keluar masuk jadi bandar di penjara

Terhukum mati tapi bisa ditunda

Siapa yang tau mafia selangkangan

Tempatnya lendir-lendir berceceran

Uang jutaan bisa dapat perawan

Kacau balau … Kacau balau negaraku ini ..

Ada yang tau mafia peradilan

Tangan kanan hukum di kiri pidana

Dikasih uang habis perkara

Apa bener ada mafia pemilu

Entah gaptek apa manipulasi data

Ujungnya beli suara rakyat

Mau tau gak mafia di senayan

Kerjanya tukang buat peraturan

Bikin UUD ujung-ujungnya duit

Pernahkah gak denger teriakan Allahu Akbar

Pake peci tapi kelakuan barbar

Ngerusakin bar orang ditampar-tampar

Belum reda ngurusin syair-syair yang dibawakan grup kawakan, Slank lewat lagunya Gosip Jalanan, wajah DPR kita tertampar lagi ketika salah satu anggotanya tertangkap basah melakukan tindak penyuapan. Adalah Al Amin Nasution, anggota DPR dari PPP yang menambah daftar panjang anggota DPR yang terkena masalah ini. Suami pelantun lagu Jatuh bangun, Kristina, tertangkap oleh KPK ketika bertransaksi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (9/4) dini hari kemarin, terkait dengan tuduhan terlibat penyuapan kasus alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Alhasil, citra DPR pun semakin nyata dan selaras dengan isi lagu Gosip Jalanan, yang salah satu syairnya ditengarai menyindir DPR dengan kalimat “mafia di senayan” itu.

Perilaku KKN seperti di atas memang telah lama menjadi bayang-bayang hitam sejarah bangsa Indonesia. Sejak masa munculnya dan diorbitkan secara gamblang pada masa rezim orde baru berkuasa sampai sekarang, belum menemukan formula yang ampuh untuk mengatasinya. Terdapat dua sisi latar belakang, mengapa praktek penyimpangan ini tidak mudah untuk diberantas. Disatu sisi perilaku penyimpangan ini telah menjadi budaya (dan kemungkinan telah mengalami akulturasi) yang telah dilakukannya sehingga menjadi lapisan-lapisan ketimpangan yang tidak menutup kemungkinan akan memunculkan ketimpangan baru yang lebih dahsyat, dan disisi yang lain bahwa tidak atau belum adanya lembaga yang secara serius dan berkompeten mengatasi penyimpangan ini. Walaupun secara legal-formal telah muncul lembaga yang pada awalnya punya visi pemberantasan praktek ini, antara lain ICW (Indonesian Corruption Wach). Berdirinya lembaga ini mengasumsikan dapat mengatasi persoalan-persioalan yang ada kaitanya dengan korupsi, tapi ternyata ruang gerak dari lembaga ini baik secara kultural maupun secara struktural banyak mengalami hambatan ataupun sengaja untuk dihambat ruang geraknya, namun anehnya, hambatan dan pembatasan-pembatasan ini dilakukan pihak yang malah menduduki jabatan yang strategis dalam birokrasi Negara ini.

Dan sekarang ujung tombak pemberantasan korupsi itu ada ditangan KPK. Tentunya masih banyak pe-er yang harus diselesaikan. Kita tunggu saja tindakan komisi ini, apakah akan mampu mengurai benang kusut KKN yang telah mengakar di bumi Indonesia, ataukah akan bernasib sama dengan lembaga-lembaga sebelumnya. Dan tugas kita semua untuk mengawasi kinerja lembaga ini agar sejalan dengan semangat reformasi yang kadung kita hembuskan itu.